Wisata BUMDes Mangkrak, DPRD Karanganyar Desak Perbaikan Infrastruktur

BISNIS NEWS ■ KARANGANYAR — Ketua Komisi B DPRD Karanganyar Latri Sulistyowati memberikan sorotan tajam terhadap sejumlah persoalan strategis daerah dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD pada Selasa 14 Maret. 

Dalam forum tersebut ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret serta inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.

Latri menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak wajib menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menilai kondisi akses jalan yang belum optimal sangat berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Menurutnya perbaikan jalan bukan sekadar masalah teknis namun menjadi penopang utama dalam menggerakkan roda ekonomi di wilayah Karanganyar.

Selain masalah fisik, politisi PDI-P ini juga menyoroti peran penting pelaku UMKM dalam struktur ekonomi daerah. Latri meminta pemerintah daerah tidak hanya terjebak dalam program rutin tetapi harus mampu menghadirkan inovasi dan kolaborasi nyata. 

"Pemerintah harus hadir untuk merangkul pelaku usaha agar mereka memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu berkembang lebih pesat, " ucapnya. 

Sektor pariwisata juga tidak luput dari perhatian serius Komisi B DPRD Karanganyar. Latri menilai banyak destinasi wisata yang mulai kehilangan daya tarik sehingga memerlukan pembaruan atau pemutakhiran agar tidak ketinggalan zaman. 

Latri mengkritisi pola promosi wisata saat ini yang dinilai masih monoton dan kurang maksimal. Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan media digital secara masif dengan menggandeng content creator serta kalangan profesional demi memperluas jangkauan promosi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karanganyar Yopi Eka Jatiwibowo mengingatkan agar pengembangan wisata di tingkat desa tidak dilakukan secara sembarangan. Yopi memberikan peringatan keras kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tidak sekadar ikut-ikutan membangun tempat wisata tanpa adanya perencanaan atau road map yang matang.

Yopi mencontohkan fenomena menjamurnya destinasi wisata desa yang sempat viral namun kemudian terpaksa tutup karena lemahnya perencanaan jangka panjang. "Desa jangan latah atau hanya sekedar ikut-ikutan membuat wisata yang baru trend. Karena tanpa perencanaan yang matang ujung-ujungnya mangkrak, " tekannya. 

Melalui berbagai catatan dalam rapat tersebut DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi untuk menyusun langkah strategis yang lebih terarah demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (bos)